Jelaskan peluang dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah

Kelas: X

Mata Pelajaran: PPKN

Materi: Otonomi Daerah

Kata Kunci: Otonomi Daerah

 

Pembahasan:

 

Otonomi Daerah di Indonesia diterapkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Peluang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain adalah:

 

1. Meningkatkan penghasilan daerah

 

Dengan kemampuan menetapkan pajak sesuai dengan kondisi ekonomi, maka daerah dapat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

 

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi sendiri. Beberapa daerah kaya akan sumber daya alam, dan wilayah lain memiliki aktifitas industri jasa atau turisme yang berkembang. 

 

2.  Melestarikan budaya setempat

 

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, budaya, bahasa dan agama. Setiap daerah memiliki budaya dan norma yang berbeda-beda. 

 

Dengan menenutkan kurikulum sendiri, dengan adanya Materi Muatan Lokal, maka daerah dapat melestarikan kekayaan budaya setempat dan mendidik generasi mendatang agar bisa menghargai keanekaragaman budaya.

 

3. Pengembangan daerah.

 

Dengan kemampuan untuk menarik pajak daerah, dan kemampuan untuk merancang anggaran sendiri, dibantu dengan dana alokasi dari pusat, maka daerah akan dapat melakukan pembangunan daerah. Pembangunan ini disesuaikan dengan kondisi setempat agar tepat sasaran. 

Misalnya wilayah pesisir dapat melakukan pembangunan dengan membuat tempat pengolahan ikan, sementara wilayah dengan potensi pertanian dapat membangun irigasi.

 

Hambatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain adalah:

 

1. Faktor manusia

 

Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan yang buruk dapat menjadi penghambat bagi kesuksesan otonomi daerah. Terutama adalah kualitas para birokrat sebagai administrator pemerintahan, kualitas pemimpin daerah (walikota, bupati dan gubernur) sebagai pemimpin daerah, serta kualitas anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan pengawas jalanya pemerintahan.

 

Kualitas yang diperlukan adalah kemampuan merumuskan kebijakan, menjalankan kebijakan tersebut serta melakukan inovasi yang dapat memperbaiki kondisi daerah.

 

Selain itu, juga diperlukan integritas agar para aparat pemerintahan di daerah bisa besas korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

2. Faktor ekonomi

 

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda dan memiliki potensi pendapatan asli daerah yang berbeda pula. Karena itu daerah dengan potensi ekonomi rendah, seperti daerah yang tandus atau terisolir. Karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi dalam menyusun anggaran dan kebijakannya.  

 

3. Faktor manajemen

 

Tanpa pengelolaan yang baik kesuksesan otonomi daerah tidak dapat dicapai. Bila manajemen pemerintahan daerah tidak berjalan baik, maka pelaksanaan otonomi daerah juga tidak bisa berjalan dengan baik.

 

Organisasi pemerintahan, termasuk perusahaan milik daerah harus ditata dan dikelola dengan baik.

 

Contoh manajemen yang buruk adalah penerimaan pegawai yang tidak kompeten, atau pembuatan peraturan daerah yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.